KPK Bantah “Kapolres Terjaring OTT” Korupsi Jalan Rp231,8 M di Sumut
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi meluruskan kabar berantai yang menuding seorang kapolres ikut diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) proyek jalan di Mandailing Natal, Sumatera Utara. “Tidak ada Kapolres yang kami tangkap; tujuh orang yang dibawa ke Jakarta seluruhnya berasal dari Dinas PUPR, Balai Jalan, dan pihak swasta,” tegas Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Minggu, 6 Juli 2025.
Kronologi & Status Hukum
- 26 Juni 2025 (malam) – Tim KPK menyergap tujuh orang di Mandailing Natal.
- 27–28 Juni – Enam orang diterbangkan ke Jakarta, satu menyusul keesokan paginya.
- 28 Juni – Lima tersangka ditetapkan: Topan Obaja Putra Ginting (Kadis PUPR Sumut), Rasuli Efendi Siregar (Kepala UPTD/PPK), Heliyanto (PPK Satker PJN I), M. Akhirun Efendi Siregar (Dirut PT DNG), dan M. Rayhan Dulasmi Piliang (Direktur PT RN). Dua lainnya—ASN RY dan staf TAU—masih berstatus saksi.
Skema Suap & Nilai Proyek
OTT ini membidik enam paket pembangunan dan preservasi jalan di dua klaster (Dinas PUPR Sumut & Satker PJN Wilayah I) dengan total anggaran Rp 231,8 miliar. Proyek terbesar adalah pembangunan Jalan Sipiongot–Labuhanbatu Selatan senilai Rp 96 miliar.
Barang Bukti Tambahan
Penggeledahan lanjutan di rumah pribadi Topan Ginting (2 Juli) menghasilkan sitaan uang tunai Rp 2,8 miliar dalam 28 pak dan dua senjata api—pistol Beretta berisi 7 peluru serta senapan angin laras panjang. KPK berkoordinasi dengan Polda Sumut untuk menelusuri legalitas senpi tersebut.
Mengapa Hoaks “Kapolres OTT” Muncul?
Rumor bermula dari tangkapan layar grup percakapan yang menyebut “Kapolres ikut diborgol”, lalu melejit lewat tagar #KapolresOTT di X/Twitter. KPK menilai informasi menyesatkan ini berpotensi mengalihkan sorotan publik dari inti perkara korupsi infrastruktur.
Langkah Lanjut
- Penyidikan aliran dana – menelusuri sumber dan tujuan Rp 2,8 miliar.
- Audit tender 2023–2025 – Kementerian PUPR diminta mengecek ulang seluruh paket jalan Sumut.
- Uji balistik senpi – penanganan senjata diserahkan ke kepolisian.
Dengan klarifikasi resmi dan rincian tersangka, KPK berharap fokus publik kembali ke penuntasan korupsi jalan bernilai ratusan miliar rupiah—bukan pada kabar palsu soal keterlibatan aparat yang tak terbukti.