Wapres Gibran Diberi Tugas Khusus: Berkantor di Papua!
Jakarta, 8 Juli 2025 – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara resmi menerima tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk menangani berbagai persoalan strategis di Papua. Penugasan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, sebagai bagian dari agenda prioritas nasional yang berfokus pada pembangunan wilayah timur Indonesia.
Tugas Khusus di Papua
Tugas khusus ini mencakup percepatan pembangunan, penanganan isu hak asasi manusia (HAM), keamanan, hingga penguatan kehadiran negara di Papua dan Papua Barat. Dalam pernyataan resminya, Yusril menyebut, “Presiden sedang menyusun Keppres agar Wapres bisa diberi mandat langsung menangani wilayah strategis seperti Papua.”
Sebagai Wakil Presiden, Gibran tidak hanya menjalankan tugas seremonial, namun kini akan langsung terjun ke lapangan. Dengan latar belakang kepemimpinan di Kota Solo dan kedekatannya dengan generasi muda, Gibran dianggap mampu membawa pendekatan baru, inklusif, dan modern dalam menyentuh persoalan Papua yang selama ini kompleks dan sensitif.
Papua dan Papua Barat
Yang menarik, Gibran direncanakan akan berkantor langsung di Papua, sebuah langkah taktis yang sangat jarang diambil oleh pejabat tinggi negara. Kehadirannya di lapangan diyakini akan memperkuat komunikasi langsung dengan masyarakat adat, tokoh lokal, serta mempercepat respons terhadap dinamika daerah.
Menurut Yusril, proses penyusunan Keppres akan segera rampung dalam waktu dekat. Setelah itu, pelaksanaan teknis akan langsung dimulai. “Tidak hanya tugas umum, tapi juga secara simbolik menegaskan kehadiran pemerintah pusat di wilayah perbatasan negara,” ujar Yusril seperti dikutip Kompas dan Detik (8/7/2025).
Papua Jadi Prioritas Nasional
Penugasan ini merupakan bagian dari strategi prioritas Presiden Prabowo dalam meredam ketimpangan wilayah dan memperkuat integrasi nasional. Papua dipandang memiliki nilai geopolitik dan geostrategis yang tinggi, serta menyimpan potensi sumber daya alam besar yang selama ini belum maksimal dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat.
Melalui Keppres dan Pendekatan Inklusif
Tugas Gibran akan ditetapkan secara formal melalui Keputusan Presiden (Keppres). Nantinya, ia akan memimpin tim lintas kementerian yang akan menyelaraskan program pembangunan, HAM, pendidikan, dan ekonomi berbasis budaya lokal. Salah satu agenda utamanya adalah mendorong perumusan pendekatan non-militer dalam menyelesaikan konflik di Papua.
Penugasan Gibran ke Papua menjadi salah satu langkah paling progresif pemerintahan Prabowo-Gibran sejauh ini. Dengan pendekatan desentralisasi wewenang, ini bisa menjadi awal era baru hubungan pusat-daerah yang lebih setara dan solutif—terutama dalam menjawab luka lama di tanah Papua. Kini publik menanti, apakah Gibran mampu menjawab tantangan berat ini dengan keberanian politik dan empati sosial yang tinggi.