Pertumbuhan Ekonomi Sulsel 5,78 Persen, Tapi Kualitas Tenaga Kerja Masih Jadi PR Besar
indexmedia, Makassar — Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan tercatat impresif sebesar 5,78 persen pada Triwulan I-2025 secara tahunan. Capaian ini didorong oleh bangkitnya sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh pesat hingga 16,56 persen. Namun, pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan perbaikan kualitas ketenagakerjaan.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) justru naik tipis menjadi 4,96 persen atau sekitar 238.800 orang pada Februari 2025, meningkat 8.120 orang dari tahun sebelumnya . Selain itu, data BPS juga menunjukkan bahwa pekerja informal masih mendominasi sebesar 62,63 persen, jauh di atas pekerja formal yang hanya 37,37 persen .
Dosen Ilmu Ekonomi UIN Alauddin, Aulia Rahman B., SE., M.Si, menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Sulsel belum sepenuhnya inklusif.
“Capaian ini menjadi sinyal positif terhadap aktivitas produksi yang mulai bergairah, terutama di sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Namun, capaian ini belum sepenuhnya sejalan dengan peningkatan kualitas ketenagakerjaan,” ujar Aulia.
Menurutnya, dominasi pekerja informal dan meningkatnya TPT menunjukkan bahwa ekspansi ekonomi belum cukup mampu menciptakan pekerjaan yang layak dan berkelanjutan.
Sektor Konstruksi Terkontraksi, Daya Serap Menurun
Lebih lanjut, Aulia menyoroti kontraksi tajam sektor Konstruksi sebesar -26,06 persen secara kuartalan (q-to-q), padahal sektor ini selama ini menjadi salah satu penyerap utama tenaga kerja semi-terampil . Di sisi lain, meski sektor Perdagangan Besar dan Eceran menambah 104 ribu pekerja, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan justru kehilangan hampir 49 ribu pekerja dibanding tahun lalu .
“Penyesuaian struktural pasti akan berdampak pada stabilitas sosial, apalagi jika tidak diimbangi dengan pembukaan lapangan kerja baru,” jelasnya.
Rekomendasi: Transformasi Struktural dan Peningkatan Keterampilan
Dalam rekomendasinya, Aulia menegaskan bahwa pemerintah daerah Sulsel perlu mengambil langkah kebijakan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dalam bentuk angka, tetapi juga berorientasi pada transformasi struktural ekonomi dari sektor informal ke sektor formal, sembari mendorong peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal.
“Pertumbuhan ekonomi di daerah ini belum bersifat inklusif dan belum cukup mampu menyerap pekerja formal yang layak dan berkelanjutan,” tegasnya.